Refleksi Hari HAM Internasional 10 Desember 2023, INDONESIA MEMBUAT MAKAR ATAU ANEKSASI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT 1 DESEMBER 1961

Ilustrasi Hari HAM Sedunia 10 Desember 2023 (Foto: Getty Images/iStockphoto/urbazon)

Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman

Refleksi, Tulisan ini bagian dari perintah UU Otsus nomor 21 Tahun 2001  Pasal 46 menjamin Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua...merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. 

"Satu hal yang pasti adalah: Indonesia tidak berhasil memenangkan hati orang-orang Papua. Dalam hal itu kesadaran nasional orang-orang Papua meningkat dengan tajam" (Sumber: Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri: PJ Drooglever, 2010:787). 

Mata dan telinga adalah jendela hati dan pikiran. Lihatlah dengan hati tentang perbuatan makar dan aneksasi Indonesia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat 1 Desember 1961 yang melahirkan berbagai bentuk masalah ketidakadilan, diskriminasi rasial, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, marginalisasi, genosida, ekosida, dominasi, perampokkan sumber daya alam dan perampokkan Tanah Penduduk Orang Asli Papua (POAP) atas nama kepentingan keamanan negara dan pembangunan nasional bias pendatang atau yang menguntungkan migran sudah berlangsung lama sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang.

Kalau hati yang berbicara, maka semua orang akan mengakui dan mengatakan, bahwa penguasa pemerintah kolonial modern Indonesia melakukan tindakan makar atau aneksasi terhadap kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua Barat 1 Desember 1961. 

Masalah kronisnya ialah perbuatan makar dan aneksasi itu diikuti dengan pembakaran, pemusnahan dan penghilangkan buku-buku dan dokumen sejarah yang berhubungan dengan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat.

Prof. JP Drooglever dalam penelitiannya menyatakan:

"...Pembentukan Dewan New Guinea dilakukan dengan persiapan yang cermat dengan tujuan agar badan politik ini memiliki tingkat keterwakilan sebaik mungkin. Penetapan bendera dan lagu berlangsung lebih cepat. Inisiatifnya sepenuhnya berasal dari pihak orang-orang Papua, tetapi kemudian diterima oleh penguasa Belanda. Dan secara mengejutkan, bendera dan lagu itu dengan cepat disahkan dalam suatu ordinary (undang-undang). Pengibaran bendera pertama kali dilakukan pada 1 Desember 1961 yang disambut dengan sukacita di mana-mana. Orang-orang Papua di bagian Barat Niew Guinea ini sekarang memiliki simbol identitas mereka sendiri yang diterima secara luas. Tidak saja Papua yang memiliki pemahaman seperti itu, tetapi juga Jakarta". (PJ Drooglever: 2010,780). 

Drooglever menegaskan:

"...Walaupun begitu, mengintegrasikan orang-orang Papua ke dalam negara Indonesia tetap menjadi masalah. ... Kesempatan bagi orang Papua untuk maju sangat terbatas. ...Penduduk Papua adalah kelompok yang paling miskin di Indonesia. ..Integrasi mental dan organisasional ke dalam negara Indonesia tidak terjadi. ...Satu hal yang pasti adalah: Indonesia tidak berhasil memenangkan hati orang-orang Papua. Dalam hal itu kesadaran nasional orang-orang Papua meningkat dengan tajam" (PJ Drooglever, 2010: 786-787). 

Berikut adalah isi makar atau aneksasi yang dikenal Trikora yang diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta: 

• Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Belanda Kolonial

• Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

• Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Kata "gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda" mengindikasikan atau membuktikan bahwa Indonesia melakukan perbuatan makar dan aneksasi sebuah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat, yaitu bangsa Papua Barat.

Ada bukti sejarah dukungan negara-negara merdeka  yang menghadiri pada 1 Desember 1961 di Jayapura  dari lima negara merdeka dan berdaulat, yaitu: Inggris, Francis, Australia, Belanda dan PNG dihadiri anggota parlemen.

Ideologi dan nasionalisme rakyat dan bangsa Papua Barat diperlihatkan dengan terawatnya dan terpeliharanya dengan baik  tanggal 1 Desember 1961, bendera bintang kejora dan lagu kebangsaan, yaitu Hai Tanahku Papua.

Tim 100 Perwakilan Rakyat dan bangsa Papua pada 26 Februari 1999 di Istana Negara di hadapan Presiden RI, Prof. Dr. B.J. Habibie disampaikan:

"Bahwa permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidak-stabilan politik dan keamanan di Papua Barat (Irian Jaya) sejak 1963 sampai sekarang ini, bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan STATUS POLITIK PAPUA BARAT yang pada 1 DESEMBER 1961 dinyatakan sebagai  NEGARA MERDEKA di antara bangsa-bangsa lain di bumi. Pernyataan ini menjadi alternatif terbaik bagi sebuah harapan dan cita-cita masa depan bangsa Papua Barat, namun telah DIANEKSASI oleh Negara Republik Indonesia". (Sumber:  Otonomi Khusus Papua: Yoman, 2012:30).

Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000 dari 7 butir keputusan MUBES, pada butir 4 dinyatakan:

"Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961."

Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat pada 26 Mei sampai 4 Juni 2000,  menyatakan:

"Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB Desember 1948, Alinea I Mukadimah UUD RI tahun 1945, Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) 14 Desember 1960 mengenai jaminan pemberian kemerdekaan kepada rakyat dan wilayah-wilayah jajahan, Manifesto Politik Komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober 1961, pengakuan presiden Soekarno atas Keberadaan Negara Papua Barat yang tercetus melalui Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961, Surat Kongres Amerika Serikat tanggal 22 Mei 1998, Pernyataan Tim 100 Masyarakat Papua Barat  pada 26 September 1999 kepada presiden RI dan kabinetnya, dan hasil-hasil Kongres II Papua Juni 2000 terutama keinginan kuat dari seluruh rakyat dan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI, maka rakyat dan bangsa Papua melalui Kongres II Papua 2000 menegaskan kepada Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, bahwa ada 6 butir keputusan penting, yaitu: 

Butir (1) "Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961".

Butir (6)  "PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Kongres III Rakyat dan bangsa Papua Barat 17-19 Oktober 2011 menyatakan: "Pemulihan 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Nasional bangsa Papua Barat.

Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara ULMWP telah menegaskan kembali, mempertahankan,  merawat dan menghidupkan 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat  dengan me-redeklarasi atau re-statement pada 1 Desember 2020 di Oxford,Inggris dan Pemerintahan Sementara ULMWP dan Green State Vision didukung dan diperkuat dengan Kongres I ULMWP pada 20-23 November 2023.

Doa dan harapan saya, tulisan kecil ini memberikan wawasan tersendiri atau memberikan perspektif baru tentang 1 Desember 1961.  

Terima kasih. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 12 Desember  2023

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).

4. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC). 

4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

+++++++

Kontak: 08124888458//08128888712

RISET LIPI: EMPAT AKAR MASALAH KONFLIK PAPUA

Ilustrasi Masalah Papua. tirto.id/Lugas

JOURNAL-TAKO / Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan S Widjojo, menyatakan masalah Papua harus diselesaikan lewat jalan dialog dengan para tokoh setempat untuk dapat memulihkan kepercayaan politik bergabung dengan Indonesia. 

Menurut Muridan, kebuntuan politik sudah meluas dan lama sehingga menjadi kompleks.

"Sehingga ada kesulitan menemukan apa sih sebenarnya akar masalahnya," ujar Muridan di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa 15 November 2011. "Maka dialog menjadi penting untuk membuat masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia bersepakat mengenai akar masalah itu dulu."

Persepsi tentang akar masalah Papua versi pemerintah - bahwa semua disebabkan faktor kesejahteraan yang kurang sehingga muncul keinginan Papua untuk merdeka, menurut Muridan, tidak dibenarkan oleh masyarakat Papua sendiri. 

"Mereka bilang tidak seperti itu.

Nah oleh karena itu, perlu dibentuk suatu kesepakatan dulu. Dialog akan membuka jalan untuk itu," kata Muridan. 

Lewat dialog, lanjut Muridan, akan menyepakati masalah dan menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah itu. 

Menurut studi yang dilakukan LIPI, Muridan menjelaskan, ada '4 Akar Masalah di Papua'. 

1. Masalah 'Sejarah dan Status Politik Integrasi Papua ke Indonesia'. 

"Orang Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu benar. Itu harus dibicarakan," kata Muridan.

2. Masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan. 

Operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai 'Kekerasan Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia'. 

"Itu membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka kolektif itu terpendam lama dan selalu mereka sosialisasikan itu di honai-honai (rumah-red)," kata Muridan.

Oleh karena itu, Muridan memandang fenomena gerakan generasi muda Papua yang lebih radikal dapat dipahami dengan penjelasan di atas. 

"Karena Kekerasan Negara dan Pelanggaran HAM yang tak pernah kita pertanggung-jawabkan," kata Muridan.

3. Semua hal di atas membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang 'Termarjinalisasikan'. 

"Dengan migrasi, pembangunan, dan lain-lain yang tidak melibatkan orang Papua, maka mereka merasa tersingkir," kata Muridan.

Jika sudah merasa tersingkir dengan kenyataan kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk, lanjut Muridan, masyarakat Papua semakin merasa 'Terdiskriminasi' oleh proses modernisasi. 

"Kalau Anda kurang gizi dan bodoh, maka Anda tidak akan dapat pekerjaan yang baik. Di situ Anda terdiskriminasi oleh struktur," kata Muridan.

4. 'Kegagalan Pembangunan Papua'. 

"Kita gagal membangun. Ukurannya sederhana saja, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat," kata Muridan. 

Kenyataan di Papua, lanjut Muridan, mudah sekali menemukan sekolah yang tidak berjalan proses belajar mengajar karena tidak ada guru dan juga Puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan obat-obatan.

"Negara tidak hadir di bagian-bagian di mana orang Papua membutuhkan," kata Muridan. (*)

*4 AKAR MASALAH PAPUA*

 

Hak Asasi Manusia di Papua

JOURNAL-TAKO / Jokowi mengirim pesan kuat kepada dunia:

_"Untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahannya yaitu pendudukan Israel atas Palestina."_

Menunggu kapan Jokowi akan mengirim pesan kuat kepada Indonesia:

_"Untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahannya yaitu pendudukan Indonesia atas West Papua."_

Reflection on historical milestones and the formation of the "Embryo" of the State of Papua.

By: Wilson

Tabi Baptist Youth Leader.

 JOURNAL-TAKO / 1 December 2023, In Milestones, the story is based on historical records, most of which were written by Europeans, especially Evangelists, Expedition Teams, Historians, Anthropologists and Archaeologists, each of whom was competent in their field. They wrote about nature, humans and everything in them.

This milestone journey is also inseparable from all the historical series made by the predecessors above, "blood and tears". Even though (OAP) was hampered by several factors, especially education and isolated terrain at that time. Many became national patriots and their enthusiasm is still life provides embers for fighters, human rights defenders and generations.

If we talk about Papua, it feels incomplete when we only look at it from a political and human rights perspective, so it is very important to look at it from a historical perspective.

In 200 AD the leading Roman Geographer, Claudius Ptolemy (Ptolemy) called Papua "Laba Deus", an articulation of which there is no credible source. Since the Hellenistic period, foreigners have been arriving on this "Golden" island.

Meanwhile, in 500 AD, a Chinese trader named Gau Yok Kuan gave this island the name "Tungky" which simply means "spice". Meanwhile, in 600 AD the Sriwijaya Kingdom called it "Janggi" with almost the same meaning.

The phases in which foreigners took turns entering or passing through this country are recorded in their shipping records. Each of them called Papua Island according to how beautiful it looked and they named the island according to their point of view.

Meanwhile, in 1793 Papua Island became a British Colony. After 1774 the Kingdom of the Netherlands fell into British hands. Indeed, previously the region (Papua) was often touched by sailors from Portugal, China, Persia (Arab), England and Spain. In 1663, Spain left to return to its country of origin. Finally, Indonesia annexed the Kingdom of Tidore in the 17th century.

After that, the Kingdom of the Netherlands, under British mandate, managed the Vereenigde Oostindische Compagnie company; abbreviated as VOC, it was founded on March 20, 1602. VOC was a trading alliance from the Netherlands which had a monopoly on trading activities to exploit the wealth of natural resources in Asia such as Indonesia in the 16th century.

In the late 18th century, Dutch missionaries Ottow and Geissler came to introduce the Gospel to the Land of Papua on February 5 1855 in Wasior, Mansinam, West Papua. Even though this religion is not the first in Papua.

In 1945 Indonesia became independent. In the Command of the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18-20 August 1945, the Revolutionaries gathered and determined the direction of the nation from the Constitution, Form, System and motto of the Republic of Indonesia.

"I myself want to say that I don't worry about Papua at all, it can be handed over to the Papuan people themselves. The Papuan people also have the right to become an independent nation," said Hatta at the BPUPKI session on June 11, 1945, which was recorded in the Minutes of the Session of the Investigating Agency for Preparatory Efforts for Indonesian Independence. (BPUPKI) and the Indonesian Independence Preparatory Committee (PPKI) 29 May 1945—19 August 1945. The most important moment was that Papuans were not involved because the Papuan ancestors never fought for an independent Indonesia.

Even though in 1945-1956, Resident JP Van Eechoud established the Bestuur school. There he appointed Atmoprasojo, a former prisoner in Digul, to be the director of the Bestuur school for educating educated people or Papuan Learners (OPB). On the other hand, being prepared to build and lead yourself is none other than Silas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey and cs. They are also the forerunners of the problems in the Land of Papua until now. They have played an important role in the integration of the Papuan Nation to "Mother Earth".

Then, de facto and de jure, the Dutch and New Guinea Government (NGR) announced the country's "Embryo" on December 1 1961 with;

Country Name: United State Of West Papua

National Flag: Morning Star (Morning Star)

National Anthem: Hi My Land of Papua

Currency: Golden New Guinea.

National Emblem: Mambruk Bird

Capital City: Holland, Port Numbay.

In the end, the Round Table Conference (KMB) in the Netherlands on August 23 1946 changed everything regarding the fate of our children and grandchildren and the homeland of West Papua in the Melanesian Community in the Pacific.

Congratulations on celebrating the 62nd Anniversary of the Embryo of the State of Papua (1 December 1961 - 1 December 2023).

Reference

1.HistoryA; When Hatta Rejected Papua, Martin Sitompul 2017.

2. Joshua Tewu, Bishop; Papuan History from DR.Connie's Perspective, YouTube Channel 2023.

3. Wikipedia; History of Papua

4. Doc Attached.

Refleksi tonggak-tonggak Historis dan pembentukan "Embrio" Negara Papua

 

Oleh : Wilson

Pimpinan Kaum Muda Baptis Tabi

JOURNAL-TAKO / Holandia, 1 December 2023. Dalam Tonggak sejarah berkisah berdasarkan catatan - catatan sejarah hampir sebagian besar ditulis oleh orang Eropa terutama para Penginjil,Tim Ekspedisi, Sejarawan, Antropolog dan Arkeolog masing-masing berkompeten di bidangnya. Mereka menulis Tentang Alam, Manusia dan segala Isinya.

Dalam Perjalanan Tonggak ini juga tidak terlepas dari semua Rentetan Sejarah yang  dibuat oleh para pendahulu diatas"Dara dan Air mata".Sekalipun (OAP) terkendala dengan beberapa Faktor terutama Pendidikan dan Medan Wilayah terisolir pada masa itu.Banyak yang menjadi Patriot Bangsa dan semangatnya masih hidup memberi bara bagi Pejuang, pembela HAM dan Generasi.

Jika bicara Papua rasanya kurang lengkap Ketika hanya dilihat dari sudut politik dan HAM semata maka penting sekali dilihat dari  sudut sejarah.

Pada 200 Masehi Ahli Geografi Romawi  terkemuka, Claudius Ptolomeus ( Ptolemy ) menyebut Papua dengan sebutan "Laba Deus" artikulasinya belum ada sumber yang kredibel.Sejak masa Heleneustik orang asing berdatangan di pulau "Emas" ini.

Sementara di tahun 500 Masehi pedagang Asal Cina bernama Gau Yok kuan memberi nama pulau ini "Tungky" Arti sederhananya "rempah- rempah". Sedangkan tahun  600 M  Kerajaan Sriwijaya menyebutnya dengan sebutan "Janggi" pengertiannya hampir sama.

Fase-fase dimana orang luar berganti-gantian menginjak atau melewati negeri ini, tercatat dalam catatan-catatan pelayaran mereka. Masing-Masing menyebut Pulau Papua sesuai seindah tampak yang dilihat dan mereka memberi nama pulau sesuai sudut pandang mereka.

Sedangkan pada Tahun 1793 Pulau Papua menjadi Koloni Inggris. Sesudah pada tahun 1774 Kerajaan Belanda jatuh ke tangan Inggris. Memang sebelum-sebelumnya Wilayah (Papua) sering disentuh oleh pelaut-pelaut berasal dari Portugis, Cina,Persia (Arab), Inggris dan Spanyol. Pada pada tahun 1663 Spanyol angkat kaki pulang ke negara asal.Terakhir Indonesia bersama Caplokan Kerajaan Tidore pada abad ke 17.

Sesudah itu, Kerajaan Belanda atas mandat Inggris mengelola perusahaan Vereenigde Oostindische Compagnie; disingkat VOC didirikan pada 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan untuk mengeruk kekayaan Sumber Alam di Asia seperti Indonesia pada  abad 16.

Sesampai abad 18 akhir misionaris asal Belanda Ottow dan Geissler datang  memperkenalkan 'Injil di Tanah Papua  tapat 5 Februari 1855 di Wasior, Mansinam Papua Barat. Sekalipun Agama ini bukan yang pertama di tanah Papua.

Pada tahun 1945 Indonesia Merdeka. Dalam Komando Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18-20 Agustus 1945 para Revolusioner berkumpul dan menentukan arah bangsa dari Konstitusi, Bentuk, Sistem dan semboyang Negara Republik Indonesia.

"Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka,” kata Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945  yang tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945. Momentum terpenting itu Orang Papua tidak dilibatkan karena memang nenek moyang orang Papua tidak pernah berjuang untuk Indonesia merdeka.

Sekalipun pada tahun (1945-1956) oleh Residen JP Van Eechoud dibentuklah sekolah Bestuur. Di sana ia menunjuk Atmoprasojo, mantan tahanan digul, menjadi direktur sekolah Bestuur untuk mendidik kaum terpelajar atau orang Papua Belajar (OPB). Lain sisi di persiapkan untuk membangun dan memimpin diri sendiri tidak lain orang - orang itu ialah Silas Papare,Frans Kaisiepo, Marthen Indey dan cs.Mereka juga menjadi cikal-bakal persoalan diatas Tanah Papua sampai sekarang.Mereka ini menjadi andil penting dalam integrasi Bangsa Papua kepada "Ibu Pertiwi".

Lantas secara de Facto dan de Jure Pemerintah Belanda dan New Guinea Rad (NGR) Umumkan "Embrio" negara pada 1 Desember 1961  dengan ;

Nama Negara : United State Of West Papua

Bendera Negara : Morning Star (Bintang Kejora)

Lagu Kebangsaan : Hai Tanah ku Papua

Mata Uang : Golden New Guinea.

Lambang Negara : Burung Mambruk

Ibu Kota : Holandia, Port Numbay.

Pada Akhirnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda pada 23 Agustus 1946 telah Mengubah segalanya mengenai Nasib anak Cucu dan Tanah Air Papua Barat dalam Rumpun Melanesia di Pasifik.

Selamat merayakan HUT Embrio Negara Papua yang ke - 62 Tahun ( 1 Desember 1961 - 1 Desember 2023 ).

Referensi

1.HistoriA; Ketika Hatta Menolak Papua,Martin Sitompul 2017.

2.Yosua Tewu, Bishop;  Sejarah Papua dalam Perspektif DR.Connie, Channel YouTube 2023.

3.Wikipedia ; Sejarah Papua 

4.Doc Terlampir.

SEJARAH PERKEMBANGAN JAGUNG

JOURNAL-TAKO, / Jagung (Zea mays ssp. mays) adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia.

Perlu diketahui, jagung bukanlah tanaman asli Indonesia melainkan tanaman asal Amerika Selatan. Petunjuk-petunjuk arkeologi mengarah pada budidaya jagung primitif di bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah, sejak 7 000 tahun lalu. Sisa-sisa tongkol jagung kuno yang ditemukan di Gua Guila Naquita, Lembah Oaxaca berusia sekitar 6250 tahun; tongkol utuh tertua ditemukan di gua-gua dekat Tehuacan, Puebla, Meksiko, berusia sekitar 3450 SM.

Bangsa Olmec dan Maya ditengarai sudah membudidayakan di seantero Amerika Tengah sejak 10 000 tahun yang lalu dan mengenal berbagai teknik pengolahan hasil. Teknologi ini dibawa ke Amerika Selatan (Ekuador) sekitar 7.000 tahun yang lalu, dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru pada 4 000 tahun yang lalu. Pada saat inilah berkembang jagung yang beradaptasi dengan suhu rendah di kawasan Pegunungan Andes. Sejak 2500 SM, tanaman ini telah dikenal di berbagai penjuru Benua Amerika.

Bagaimana jagung bisa sampai ke Papua?

Jagung masuk Nusantara diperkirakan pada abad ke-16 oleh penjelajah Portugis. Kedatangan orang-orang Eropa sejak akhir abad ke-15 membawa serta jenis-jenis jagung ke Dunia Lama, baik ke Eropa maupun Asia. Penyebaran jagung ke Asia dipercepat dengan terbukanya jalur barat yang dipelopori oleh armada pimpinan Ferdinand Magellan melintasi Samudera Pasifik. Di tempat-tempat baru ini jagung relatif mudah beradaptasi karena tanaman ini memiliki plastisitas fenotip yang tinggi. 

Akibat riwayat yang cukup tua ini, berbagai macam nama dipakai untuk menyebutnya. Beberapa nama lokal adalah jagong (Sunda, Aceh, Batak, Ambon), jago (Bima), jhaghung (Madura), rigi (Nias), eyako (Enggano), wataru (Sumba), latung (Flores), fata (Solor), pena (Timor), gandung (Toraja), kastela (Halmahera), telo (Tidore), binthe atau binde (Gorontalo dan Buol), dan barelle´ (Bugis). Di kawasan timur Indonesia juga dipakai luas istilah milu, yang nyata-nyata merupakan adaptasi dari kata milho, berarti "jagung", dalam bahasa Portugis.

Kata "jagung" menurut Denys Lombard merupakan penyingkatan dari jawa agung, berarti "jewawut besar", nama yang digunakan orang Jawa dan diadopsi ke dalam bahasa Melayu.

Jagung disebarkan dan ditanam di Papua melalui Maluku. Dari Maluku juga jagung lalu masuk dan menyebar selain ke Papua juga ke wilayah Timur lalu masuk ke Jawa dan wilayah Barat.

__________________________________________

Kecuali paragraf terakhir, narasi disadur oleh Devy Ransun

dari id.wikipedia/jagung (dengan beberapa penambahan kalimat)

Sumber Gambar:Departemen Pertanian RI

KEMERDEKAAN PAPUA BARAT YANG DIRAYAKAN SECARA RESMI 1 DESEMBER 1961

Papua Telah Menentukan Nasib Sendiri Melalui Deklarasi Manifesto Politik 19 Oktober 1961 Yang Dirayakan Secara Resmi 1 Desember 1961

JOURNAL - TAKO / Jayapura, 29 November 2023, Sejarah masa lalu menentukan kehidupan kita saat ini. Aktivitas kita pada hari ini akan menjadi sejarah yang menentukan untuk kehidupan di masa depan. Sejarah masa lalu adalah pijakan kehidupan kita hari ini dan pedoman untuk masa depan.

Kita harus tahu sejarah dunia bahwa ini sudah dibagikan kepada para kolonial. Mereka telah membagi bagikan wilayah koloni untuk menduduki, menguasai, merampok sumber daya alam, merusak dan membunuh warga pribumi setempat. Hanya ada 10 negara di dunia yang tidak pernah dikoloni dan tidak dijajah oleh bangsa lain.

Khusus Tanah Papua bagian Barat pernah diduduki oleh Belanda, Jepang dan terakhir kini Indonesia. Menurut kesaksian para orang tua bahwa orang Papua tidak merasa dijajah oleh bangsa Belanda. Justru kehadiran Belanda mempersiapkan bangsa Papua untuk membangun peradaban bangsanya.

Kerajaan Belanda melalui perwakilan Gubernur di Nederland Nieuw Guinea (Papua Barat) telah mempersiapkan para terdidik Papua. Kemudian Belanda mendorong para terdidik Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Sehingga para terdidik Papua membentuk sekitar 12 partai politik. Pada awal tahun 1961 warga berhasil memilih secara demokratis para wakil mereka untuk duduk di kursi Nieuw Guinea Raad (Dewan Papua Barat).

Gubernur Nederland Nieuw Guinea atas restu Ratu Belanda mendorong Nieuw Guinea Raad (Dewan Papua Barat) untuk mempersiapkan atribut-atribut bangsa Papua. Sehingga Dewan Papua Barat membentuk Komite Nasional Nieuw Guinea yang selanjutnya disebut Komite Nasional Papua (KNP).

Selanjutnya KNP memfasilitasi Forum Demokrasi yang selanjutnya disebut Kongres Papua I antara tanggal 17 sampai 19 Oktober 1961. Dalam forum kongres ini dihadiri oleh Dewan Papua Barat (Nieuw Guinea Raad) dan perwakilan dari 7 wilayah adat yang juga adalah calon pemerintahan provinsi dari Negara Papua yang hendak dibentuk.

Dalam forum kongres itu mempersiapkan atribut atribut bangsa Papua dan mengesahkannya. Pada puncak Kongres Papua I pada 19 Oktober 1961, bangsa Papua mendeklarasikan “Manifesto Politik”. Dalam manifesto itu ada dua pernyataan penting diumumkan yaitu pertama, Deklarasi Kebangsaan yakni nama bangsa menjadi “Papua”; Dan kedua, Deklarasi “Kemerdekaan bangsa Papua”.

Dalam forum kongres itu menyepakati untuk mendorong Gubernur Nederland Nieuw Guinea agar mengumumkan secara resmi kemerdekaan bangsa Papua dengan ditandai pengibaran bendera “Bintang Fajar” pada 1 November 1961. Tetapi, atas restu Ratu Belanda, upacara itu secara resmi digelar pada 1 Desember 1961. Sehingga setiap tanggal 1 Desember, bangsa Papua selalu merayakannya sebagai “hari kemerdekaan bangsa Papua”.

Dalam upacara 1 Desember 1961 itu dihadiri oleh perwakilan Belanda, Australia dan Inggris. Kehadiran mereka dalam upacara itu sebagai bentuk pengakuan kemerdekaan atas bangsa Papua. Itu sah dan legitim.

Apakah deklarasi manifesto politik Bangsa Papua 19 Oktober 1961, dan perayaan kemerdekaan 1 Desember 1961 itu sah dan masih relevan, atau kah tidak sah dan tidak relevan? Jawabannya adalah sah secara hukum dan masih sangat relevan.

Mengapa sah dan masih relevan? Pertama, penentuan nasib sendiri itu dijamin oleh Hukum Internasional yaitu pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bagian a dan b; Kedua, maklumat akan kemerdekaan bagi daerah-daerah yang belum berpemerintahan sendiri yang dimuat dalam Resolusi 1514 (XV) pada tahun 1960; Ketiga, penentuan nasib sendiri untuk masa depan suatu bangsa adalah hak mutlak yang dimiliki oleh masyarakat pribumi; Keempat, penentuan nasib sendiri atas dasar kehendak bangsa Papua untuk merdeka berdaulat.

Banyak orang asli Papua lebih khusus para aktivis Papua merdeka “masih ragu-ragu” atau “kurang yakin” bahwa bangsa Papua sudah menyatakan kemerdekaan pada 19 Oktober 1961 dan kemerdekaan itu diumumkan secara resmi dan diakui pada 1 Desember 1961. Karena masih ragu-ragu atau kurang yakin atas kemerdekaan itu, maka banyak proklamasi di atas proklamasi dan deklarasi di atas deklarasi dilahirkan dalam kurun waktu 52 tahun dari sejak tahun 1971.

Proklamasi di atas proklamasi dan deklarasi di atas deklarasi ini mengaburkan “Deklarasi Manifesto Bangsa Papua” yang secara resmi dinyatakan oleh para bapak bangsa Papua pada 19 Oktober 1961 pada sesi terakhir Kongres Bangsa Papua I yang dirayakan secara resmi pada 1 Desember 1961.

Perlu kita harus ketahui bahwa deklarasi di atas deklarasi dan proklamasi di atas proklamasi yang kita lakukan selama ini tidak pernah membatalkan kemerdekaan 1 Desember 1961 yang telah diberikan oleh Belanda. Hari bersejarah 1 Desember 1961 itu sudah tertulis dengan tinta emas dan terukir abadi dalam lembaran sejarah bangsa Papua, dan bahkan terukir dalam loh hati bangsa Papua.

Setiap 1 Desember kita selalu mengenang hari kemerdekaan bangsa Papua adalah bukti bahwa kemerdekaan itu sah dan masih relevan untuk kita pertahankan dan kita terus perjuangkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia secara de jure atas kemerdekaan de facto 1 Desember 1961.

Kemerdekaan suatu bangsa itu bisa didapat melalui pemberian oleh kolonial yang menduduki wilayah itu, atau bisa juga melalui proklamasi atau deklarasi sepihak. Pemberian itu bisa ditempuh melalui referendum, atau langsung diberikan pengakuan kemerdekaan kedaulatan oleh kolonial yang menduduki wilayah itu.

Khusus untuk bangsa Papua, kita sudah merdeka pada 1 Desember 1961. Belanda sudah memberikan dan mengakui kemerdekaan itu pada 1 Desember 1961. Itu sah, legitim dan final.

Maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora) oleh presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 adalah bukti adanya Negara Papua, bukti adanya bendera Papua berkibar pada 1 Desember 1961. Melalui maklumat Trikora, Negara Indonesia mengobarkan perang untuk menganeksasi bangsa Papua secara paksa ke dalam NKRI.

Maklumat Trikora itu diwujudkan dalam tindakan nyata yaitu melalui Operasi Militer di bawah “Komando Mandala Perebutan Irian Barat” berhadapan langsung dengan Belanda yang dimulai awal 1962. Operasi militer berhenti setelah Penandatangan Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Jadi aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua ke dalam NKRI ini adalah Kejahatan Perang, dan ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Negara Indonesia di pengadilan internasional. Mengapa? Karena akibat dari aneksasi bangsa Papua ke dalam NKRI secara sepihak itu telah menyebabkan ekosida (kehancuran alam lingkungan, etnosida (pemusnahan budaya), spiritsida (kehancuran moral akhlak), dan genosida (pemusnahan etnis) di Papua.

Perlu kita ketahui bahwa penentuan nasib sendiri melalui referendum ulang berarti bangsa Papua akan kalah telak. Mengapa? Karena semua penduduk yang cukup umur yang ada di Tanah Papua akan ikut memilih referendum. Saat ini orang asli Papua berjumlah 2 juta jiwa di atas kertas, tetapi mungkin kurang dari itu jika kita mendata ulang secara baik. Sementara warga dari luar Papua yang kini ada di Tanah Papua lebih dari 5 juta jiwa. Dan dengan adanya pemekaran pemekaran provinsi dan kabupaten baru di Tanah Papua, akan lebih banyak lagi orang pendatang yang sedang dan akan bermigrasi ke Tanah Papua. Maka jika opsi referendum ulang ini diterapkan di Tanah Papua, maka kemenangan akan ada di pihak Indonesia.

Karena itu, stop kampanye referendum! Agenda referendum yang sudah lama dikampanyekan itu lebih baik dihapuskan saja dari agenda perjuangan kita. Karena referendum ulang itu nanti akan merugikan kita sendiri. Kita belajar dari masyarakat Kanaki di Kaledonia Baru yang sudah 3 kali gelar referendum, tetapi sudah kalah telak. Juga di Quebec di Kanada kalah telak.

Bangsa Papua sudah menentukan nasib sendiri melalui “Deklarasi Manifesto Politik” yang mana menyatakan “kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Papua”; yang secara resmi kemerdekaan itu diumumkan dan diakui dalam upacara pengibaran bendera “Bintang Fajar” diiringi lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” pada 1 Desember 1961. Kemerdekaan itu sah dan masih relevan untuk dipertahankan dan kita terus perjuangkan untuk mendapatkan pengakuan secara de jure atas kemerdekaan de facto 1 Desember 1961.

Kemerdekaan bangsa Papua itu disiapkan oleh para terdidik bangsa Papua atas dorongan Belanda. Atribut-atribut bangsa Papua itu disiapkan oleh para terdidik bangsa Papua yang duduk di kursi Dewan Papua Barat (Nieuw Guinea Raad) yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh warga Papua melalui pesta demokrasi. Jadi, kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 1961 itu bukan embrio, tetapi itu sah sebagai kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua.

Kita mesti belajar dari sejarah bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta sebagai wakil Nusantara ditunjuk untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian pada 18 Agustus 1945 barulah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengesahkan UUD 1946, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden RI dan Hatta sebagai wakil presiden RI, serta menyusun kabinet.

Khusus untuk Papua, Belanda merencanakan bahwa pada tahun 1971 akan membentuk pemerintah baru Papua Barat. Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun direncanakan untuk mempersiapkan alat alat kelengkapan pemerintahan baru Papua Barat. Namun, pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Trikora dan mewujudkannya melalui operasi militer dan diplomasi politik tingkat tinggi, sehingga kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua digadaikan dan dipaksa masuk ke dalam NKRI atas bantuan Amerika Serikat.

Walaupun Belanda dipaksa angkat kaki dari Papua Barat pada 1 Oktober 1962, tetapi hasil karya luhurnya telah ditinggalkan di Tanah Papua. Belanda tidak membawa pergi semua yang dilakukannya di Papua Barat. Termasuk kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 1961 itu Belanda tidak bawa pergi. Semuanya Belanda tinggalkan di Papua Barat. Fakta sejarah itu tertulis abadi dalam lembaran dokumen sejarah Belanda, juga di lembaran dokumen PBB, dan juga dalam lembaran sejarah bangsa Papua; yang secara lengkap kita dapat baca di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Doktor Drooglever (sejarawan Belanda).

Walaupun bangsa Papua sudah dianeksasi secara sepihak ke dalam NKRI tanpa melibatkan orang asli Papua melalui traktat Perjanjian New York 15 Agustus 1962, tetapi perjanjian tersebut tidak menghapuskan atau tidak menghilangkan proses persiapan dan kemerdekaan bangsa Papua. Proses persiapan dan kemerdekaan bangsa Papua sudah ditulis dalam lembaran sejarah dan terpatri dalam loh hati bangsa Papua. Dan kita sudah membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Papua sudah merdeka 1 Desember 1961 dan sudah siap berdiri sendiri sebagai Negara Bangsa yang merdeka berdaulat. Belanda tahu hal itu, Amerika Serikat tahu hal itu, Indonesia tahu hal itu, PBB tahu hal itu, dan negara lain di dunia juga tahu hal itu.

Ketahuilah bahwa semuanya ini hanyalah proses waktu dari Tuhan. Hukum Perjanjian di dunia dibuat oleh manusia; misalnya dalam hal Perjanjian New York dibuat oleh manusia. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 bukan hukum Tuhan yang kekal. Itu perjanjian antara Indonesia dan Belanda, tanpa melibatkan bangsa Papua. Hukum perjanjian antara para pihak itu kapan saja dapat ditinjau kembali dan bisa dicabut.

Kita bangsa Papua masih ada, generasi terdahulu ada yang sudah tiada, tetapi kita masih ada untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas bantuan Tuhan. Tanah air Papua masih ada bersama kita, kebenaran sejarah dan kebenaran Tuhan masih ada bersama kita. Kenapa kita ragu dan bimbing? Kenapa kita kurang yakin? Camkanlah bahwa Belanda tidak bawa pergi apa yang Belanda buat di Tanah Papua. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu mempertahankannya? Jawabannya adalah kembali kepada kita bangsa Papua.

Kita sudah membuktikan selama 63 tahun bahwa kita sudah mempertahankan kemerdekaan itu. Buktinya adalah setiap 1 Desember kita merayakannya sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua. Kita sudah bermandikan air mata darah dan keringat untuk mempertahankan kemerdekaan 1 Desember 1961. Karena itu, jangan ada orang Papua yang mengklaim bahwa diri merekalah yang benar, atau diri merekalah yang berkorban.

Kita semua sudah berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Papua. Ada yang kehilangan sanak saudara, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesempatan studi, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan rumah kebun ternak, ada yang meninggalkan tanah air Papua (mengungsi) ke luar negeri, ada yang mengungsi ke hutan, ada yang korban perasaan, ada yang korban penyiksaan, ada yang korban pemerkosaan, ada yang korban rasis, ada yang masuk penjara, ada yang diculik dan dibunuh, ada yang ditembak, ada yang dimutilasi, dan pengorbanan lainnya. Kita sudah setia dalam mempertahankan dan merawat kemerdekaan 1 Desember 1961, maka Tuhan akan memulihkan tanah air dan bangsa Papua indah pada waktu Tuhan.

Maka itu, narasi-narasi atau pandangan pandangan miring dari para aktivis Papua merdeka tertentu, atau dari pihak musuh mana pun adalah hanya untuk mengaburkan fakta sejarah kemerdekaan dan berdirinya bangsa Papua pada 1 Desember 1961. Fakta Sejarah adalah Kebenaran. Kebenaran sejarah bisa saja dibengkokkan dan dimanipulasi, tetapi “kebenaran” itu pada hakekatnya memiliki “kekuatan” yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang.

Untuk mempertahankan kemerdekaan itu, atas kehendak dan perintah Tuhan pada tanggal 1 Desember 2020, kami JDRP2 telah menyatakan “Deklarasi pemulihan Bangsa Papua lahir baru dalam Tuhan” ditandai dengan pengumuman berdirinya Kerajaan Transisi Papua, sekaligus meluncurkan buku berjudul “Bergulat Menuju Tanah Suci Papua” di aula asrama Tunas Harapan Padang Bulan, Jayapura. Camkanlah bahwa rencana manusia akan terus gagal, dan rencana Tuhan yang sedang diwujudkan di atas Tanah Papua dari pulau Gaak Sorong sampai Samarai PNG.

Bangsa Papua sudah merdeka secara politik satu kali pada 1 Desember 1961 untuk selamanya. Dan saat ini Tuhan sedang menanti masing-masing kita untuk merdeka secara rohani (bertobat dari dosa – lahir baru dalam Tuhan), berdamai dengan siapapun, dan bersatu di dalam rencana kehendak Tuhan, bukan bersatu di dalam rencana kehendak manusia. Tuhan akan memulihkan bangsa Papua secara total (lahir batin) indah pada waktu Tuhan. Bagi manusia hal itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.

Akhirnya, “Jalan tua 1 Desember 1961, yang adalah jalan kebenaran sejarah, itu disatukan dengan jalan salib Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran Firman Tuhan merupakan jalan kebenaran total (kemerdekaan politik jasmani – rohani) bagi bangsa Papua indah pada waktu Tuhan”

(Selamat Memperingati Hari kemerdekan Bangsa west papua 1 Desember 1961 dan 1 Desember 2023)

Misionaris Bawah Injil Di Tiom Kabupaten Lanny Jaya

 

JOURNAL TAKO, Oktober 1956 Orang Misionaris dan keluarga serta Misionaris lainnya

Dulu misionaris yang membawa Injil tanah orang Lani di Daerah Tiom, sekarang Ibu Kota Kabupaten Lanny Jaya Papua Pegunungan, misionaris merupakan penjelmaan Injil di tanah Papua kehidupan orang Lani sekarang berumur Ke-76 Tahun.

Orang Lani Suku Lani bahasa Lani di balik gunung lembah dan bukit perkampungan itu selalu yang disebut- sebut dalam doa di gereja-gereja maupun persekutuan lainnya

 Injil ditanami tanah subur ia akan menuai hasilnya, sekarang Injil sendiri tumbuh dan berkembang di dunia orang Lani. Oleh karena itu parah misionaris Keluarga dan anaknya.

Semoga umur panjang diberikan kekuatan dari roh kudus yang saling bersekutu dengan Tuhan kiranya damai sejahtera menyertai kita. Amin